Medan, (kabar24jam.com) — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menerima eksepsi Tergugat V terkait kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam perkara perdata Nomor 205/Pdt.G/2026/PN Mdn.
Putusan tersebut telah dibacakan pada Selasa (1/9/2026). Kabar putusan itu disampaikan kuasa hukum Tergugat V dari Kantor Hukum Pelita Konstitusi kepada awak media, Senin (7/9/2026).
Tim kuasa hukum Tergugat V terdiri atas Dongan Nauli Siagian SH., MH., Haris Dermawan SH., MH., Bayu Subronto SH., dan Satria Adiguna SH.
Dongan Nauli Siagian mengatakan, berdasarkan pemberitahuan resmi yang diterima pihaknya, majelis hakim pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat V mengenai kewenangan mengadili secara absolut diterima.
Selain itu, para Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp990.800.
“Ini bukan soal pokok perkara, tetapi soal siapa yang berwenang mengadili,” ujar Dongan.
Menurut Dongan, putusan tersebut menegaskan pentingnya menguji kompetensi absolut pengadilan sebelum suatu perkara masuk ke pemeriksaan pokok perkara.
Ia menjelaskan, pengadilan harus memiliki kewenangan secara hukum untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Karena itu, persoalan kompetensi absolut tidak semata-mata berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut kewenangan lembaga peradilan dalam memeriksa perkara.
“Pengadilan tidak boleh memeriksa dan mengadili perkara apabila secara absolut tidak memiliki kewenangan. Ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut legitimasi forum peradilan dalam memeriksa suatu perkara,” kata Dongan.
Ia menambahkan, diterimanya eksepsi mengenai kewenangan absolut menjadi penegasan bahwa forum peradilan harus ditentukan berdasarkan karakter serta objek hukum suatu perkara.
Dengan demikian, menurut dia, penentuan lembaga peradilan tidak semata-mata didasarkan pada tempat gugatan didaftarkan.
Dongan menilai putusan tersebut menjadi penegasan terhadap prinsip kompetensi absolut dalam sistem peradilan.
Pihaknya juga mengapresiasi sikap majelis hakim yang mempertimbangkan persoalan kewenangan mengadili sebelum perkara diperiksa lebih jauh.
“Ketika kompetensi absolut dipersoalkan dan kemudian dinyatakan bahwa PN Medan tidak berwenang, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tersebut memang tidak dapat dilanjutkan,” ujarnya.
Menurut Dongan, setiap perkara harus diperiksa oleh lembaga peradilan yang memang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga menilai putusan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi para pihak, baik yang mengajukan maupun menghadapi gugatan, agar persoalan kompetensi absolut dan kompetensi relatif diperiksa secara cermat sejak awal.
Sementara itu, Tergugat V melalui kuasa hukumnya menyatakan menghormati putusan Majelis Hakim PN Medan. Pihaknya juga menyatakan tetap membuka ruang untuk mengikuti proses hukum sesuai mekanisme yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
“Kami menghormati putusan pengadilan. Bagi kami, yang paling penting adalah memastikan setiap perkara diperiksa oleh lembaga peradilan yang tepat dan berdasarkan hukum yang tepat pula,” kata Dongan.
PN Medan Nyatakan Tak Berwenang, Eksepsi Tergugat V Diterima dalam Perkara Perdata
Baca Juga
Rekomendasi untuk kamu
“Seorang perempuan berinisial IP berhasil kita amankan, sedangkan yang berperan sebagai host masih kita cari.” — Kombes Bayu Wicaksono
Kami menilai putusan tersebut merupakan momentum penting untuk menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh dipermainkan dan putusan pengadilan tidak boleh hanya menjadi dokumen tanpa pelaksanaan.
Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang disampaikan masyarakat. Saat kami tangkap, kami sita 8 paket ganja siap edar, dan sejumlah uang hasil penjualan
Kedua DPO pemilik THM Dragon itu ditangkap di Yogyakarta beberapa hari lalu
Panggung boleh saja gemerlap, tapi hukum tetap akan berdiri tegak. Seluruh pelaku narkoba kami pastikan akan kami tindak
Tidak akan ada tempat bagi pelaku narkoba di Kota Medan. Pemasoknya pasti kami kejar dan kami tangkap