Jakarta, (kabar24jam.com) – Dugaan praktik pungutan liar atau “fee proyek” dalam pekerjaan preservasi jalan di lingkungan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Banten kembali mencuat. Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA) membawa persoalan ini langsung ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga.
Dalam pertemuan tersebut, GAMMA menyampaikan indikasi adanya setoran proyek yang disebut berkisar antara 5 hingga 7 persen dari nilai pekerjaan. Praktik ini diduga terjadi pada sejumlah paket pekerjaan yang menjadi kewenangan Satker PJN Wilayah II dan PPK 2.3 Banten.
Sekretaris Umum GAMMA, Ade Pahrul, menegaskan bahwa informasi tersebut bukan sekedar isu, melainkan berdasarkan data dan keterangan dari sumber terpercaya yang pernah terlibat langsung dalam proyek tersebut.
“5 hingga 7 persen itu bukan pernyataan dari pihak GAMMA, justru itu berdasarkan informasi dari seseorang yang pernah mengerjakan paket preservasi jalan APBN di Banten,” ujar Ade kepada awak media, Rabu (29/4/2026).
Lebih jauh, Ade menjelaskan bahwa dugaan serupa sebenarnya pernah mencuat pada tahun 2025 lalu. Isu ini kembali menguat setelah adanya kesesuaian informasi dengan pengakuan pihak yang mengetahui dinamika pelaksanaan proyek di lapangan.
“Dugaan adanya komisi atau fee proyek 5 hingga 7% semakin menguat setelah adanya informasi serupa dari seseorang yang pernah melaksanakan pekerjaan Preservasi jalan pada kewenangan Satker PJN Wilayah II dan PPK 2.3 BPJN Banten tahun 2025,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, pihak Ditjen Bina Marga meminta agar seluruh bukti dan informasi yang dimiliki GAMMA dituangkan dalam bentuk laporan resmi tertulis yang disertai data pendukung yang valid. Hal ini dilakukan agar kasus tersebut dapat segera ditindaklanjuti secara hukum dan administrasi.
Menjawab tantangan tersebut, GAMMA menyatakan siap memenuhi permintaan tersebut. Mereka berjanji akan membuka seluruh data yang dimiliki sebagai bentuk tanggung jawab publik.
Selain menyerahkan dokumen, GAMMA juga berencana mengawal laporan tersebut dengan aksi demonstrasi di lingkungan Kementerian PU.
“Akan segera GAMMA penuhi permintaan Bina Marga dengan menyerahkan dokumen lengkap yang dibarengi dengan aksi demonstrasi jalanan di kantor kementerian PU di Pattimura, Jakarta Selatan,” tegas Ade.
Hingga berita ini diturunkan, pihak media masih terus berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak terkait mengenai kebenaran dugaan praktik fee proyek tersebut. (Ril)
