Taput, (kabar24jam.com) – Ketua TPPS Kabupaten Tapanuli Utara Sarlandy Hutabarat, SH, MM yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Bahal Simanjuntak menghadiri rapat koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (Rembuk Stunting) bertempat di Gedung Kesenian Sopo Partungkoan Tarutung, Kamis (22/06).
Narasumber pada Rembuk Stunting tersebut adalah Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Yusrizal Batubara, Kepala Dinas Kesehatan Sudirman Manurung dan Kepala Dinas PMD Donny Raymond Simamora.
Turut hadir Kepala Dinas PPKBP3A Donna Situmeang, Kepala Dinas Sosial Denny Simamora, Kepala Dinas Pertanian SEY Pasaribu, Kepala Dinas Pendidikan Bontor Arifin Hutasoit, Kadis Koperasi UMKM Perindag Gibson Siregar serta beberapa perwakilan perangkat daerah lainnya.
Sambutan Ketua TPPS Kabupaten Tapanuli Utara yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Bahal Simanjuntak mengajak seluruh lintas sektoral untuk berpartisipasi menurunkan angka stunting.
“Visi atau cita-cita kita sebagai Lumbung Sumber Daya Manusia yang berkualitas tidak akan tercapai jika masih banyak anak kita yang menderita stunting. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi yang penanganannya memerlukan keterlibatan lintas sektoral. Harapannya melalui rembuk stunting ini, intervensi yang kita lakukan yaitu masa sebelum kelahiran dan anak usia enam sampai sebelas bulan tepat sasaran dan langsung menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan”, ucap Bahal Simanjuntak.
Kepala DPPKBP3A Donna Situmeang melaporkan perkembangan terakhir data stunting dan output yang diharapkan dari pelaksanaan rembuk stunting.
“Berdasarkan data bulan timbang Februari 2023, terdapat sebanyak 1.808 anak balita stunting dari 18.948 anak yang ditimbang. Ini menunjukkan prevalensi stunting sebesar 9,54 %. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan 36 Desa sebagai lokus penanganan stunting tahun 2023 dan 29 Desa lokus penanganan stunting tahun 2024. Komitmen penanganan penurunan stunting telah diwujudkan dengan penganggaran APBD Tahun 2023 dan perencanaan anggaran pada RKPD Tahun 2024”, lapor Donna Situmeang.
Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Yusrizal Batubara dalam paparannya menyampaikan pentingnya pendampingan kepada masyarakat terdampak dan beresiko stunting.
“Pemerintah perlu data sasaran yang akurat sebagai acuan dalam perencanaan. Kita juga perlu memastikan bahwa konvergensi lebih efektif dan tepat sasaran. Dan yang paling penting adalah memastikan kepatuhan pengiriman intervensi stunting kepada masyarakat yang membutuhkan”, papar Yusrizal.
“Untuk mendukung program penurunan angka stunting di Tapanuli Utara, kami mengundang para tenaga medis untuk dilatih memasang kontrasepsi IUD dan Implan. Saat ini, tenaga medis yang dapat memasang kontrasepsi IUD dan Implan adalah tenaga medis yang memiliki sertifikat pelatihan,” lanjut Yusrizal.
Rembuk stunting dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari tim penggerak PKK, anggota tim Percepatan Penanganan Stunting, para Camat, Kepala Desa lokus prioritas intervensi penanggulangan stunting, tenaga ahli P3MD, tenaga ahli satgas stunting, organisasi Tapanuli Utara Peduli ASI dan para pimpinan Gereja. (DCM_07)
