kabar24jam.com | Menurut Din Jaya Ketua Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara yang disingkat dengan
( FORPEBAN ) Yakni, selaku sosial control kami bersama para ketua LSM lainnya akan menjalani sesuai dengan tu foksi melakukan demo agar supermasi hukum di Wilayah Kalimantan selatan benar-benar ditegakkan tidak tajam kebawah dan tumpul keatas tapi sebaliknya sama semuanya dimata hukum minta diberlakukan sama silahkan para penegak hukum menjalani sesuai dengan tugasnya.
Oleh sebab itu, kami selaku LSM mendorong pihak para penegak hukum jangan ragu-ragu, silahkan yang salah katakan salah diproses dan kalau itu benar katakan benar karena secara theknis kami selaku LSM belum begitu memahaminya perseteruan kedua tokoh Banua ini antara H.Isam dengan Maming mantan Bupati Tanah Bumbu beberapa tahun yang silam.
Dan untuk agenda demo besok hari kamis tanggal 16/6/22 Insaloh
Kami akan membawa massa seratus orang lebih dan ada dua titik tempat yakni di pengadilan TIPIKOR jalan Pramuka km 6 dan satu titiknya lagi didepan kantor Kejaksaan tinggi Kalimantan selatan kata, Din jaya pada yuday di cape jalan Meratus Banjarmasin Rabu 15/6/22.
Ketika ditanya oleh awak media ini yuday, yang juga ketua Forum jumpa pers Propinsi Kalimantan selatan.
Ada berapa item aspirasi yang akan diorasikan saat demo besok Bang Din Jaya yang akrab disapa.
Dijawabnya, ada 5 item aspirasi yang akan kami sampaikan esok untuk itu saya mempercayai kepada yuday untuk menulis karena kami demo ini tidak memihak kepada siapapun karena ini murni aspirasi ibidang supermisi hukum yang harus ditegakkan jelas Din jaya.
Selanjutnya kata Din jaya isi demo kami besok ada 5 item pointnya yang disampaikan didepan publik yakni,
1. Dugaan kejanggalan/dugaan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus suap peralihan izin usaha pertambangan (IUP)
Dikabupaten tanah bumbu Provinsi Kalsel dengan terdakwa mantan Kadis ESDM setempat.
2. Dugaan adanya aliran dana RP 200 juta (dua ratus juta rupiah) ke LSM sebagai uang tutup mulut.
Pada kasus pembebasan lahan pembangunan RSUD Pembalap batung Desa Muara Tapus,yang diungkap oleh saksi Marwoto pejabat pelaksana didinas PUPR Kabupaten Hulu sungai Utara (Amuntai) propinsi Kalsel dalam persidangan di pengadilan negeri Tipikor Banjarmasin dalam kasus korupsi dengan terdakwa Bupati HSU Abdul Wahid.
3. Adanya dugaan proyek pekerjaan tidak sesuai dengan spek dan petunjuk tehnis pekerjaan pada pengecatan dinding di Rumah sakit daerah Idaman Banjarbaru SATKER rumah sakit pada RSD tersebut tahun anggaran BLUD di tahun 2021 senilai 1.456.170.000
4. Dugaan pekerjaan tidak sesuai dengan speck (Berkualitas rendah pada proyek perbaikan jalan dan Drainase, Dikementerian Agama Satker UIN Antasari Banjarmasin tahun 2021.
5. Dan beberapa dugaan korupsi lainnya .
Semoga para pihak yang berkompeten untuk menindak lanjuti laporan kami ini harap Din Jaya. (yuday)
