Akhiri Polarisasi, Belajar Dari Prabowo Subianto

akhiri-polarisasi-belajar-dari-prabowo-subianto
Hasanuddin, Koordinator Siaga 98. (foto/ist)

Jakarta (kabar24jam.com) – Akhir-akhir ini muncul kembali perdebatan soal polarisasi dan politik identitas. Tidak hanya diperdebatkan, tetapi juga muncul imbauan dan dibentuk satgas untuk mencegah politik identitas dan polarisasi menjelang Pemilu 2024.

Bahkan pada momentum Peringatan HUT Ke-76 Bhayangkara di Akademi Kepolisian Semarang, 5 Juli 2022, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan “Polarisasi tidak boleh lagi terjadi pada Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak 2024.”

“Peristiwa ini tentu positif bagi stabilitas politik dan kualitas pelaksanaan pemilu 2024,” kata Hasanuddin, Koordinator Siaga 98 melalui keterangan persnya di Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Baca Juga: 
Hari ke 2 Kunjungan Tatap Muka, Rutan Perempuan Medan Kanwil Kemenkumham Sumut Gelar Vaksinasi

Tidak hanya itu, “Jika semua pihak dapat menarik pelajaran terhadap peristiwa luar biasa pasca kekalahan Prabowo Subianto dalam Pemilu 2019, yaitu keputusan bergabungnya Prabowo Subianto dalam Pemerintahan Jokowi sebagai mengakhiri polarisasi, maka patutlah sikap ini menjadi contoh dan tauladan kenegaraan bahwa politik pemilu ditujukan pada kepentingan bangsa dan negara,” jelas Hasanuddin.

Meski diketahui bahwa sikap Prabowo ini kemudian menuai kritik dari sebagian para pendukungnya pada saat itu, maupun sebagian pihak pendukung Jokowi.

“Namun, Prabowo Subianto membuktikan selain sikap kenegarawanannya, juga loyalitasnya pada Presiden Jokowi selama pemerintahannya patutlah diapresiasi. Tidak ada kasak kusuk, manuver politik, dan politik dua kaki Prabowo dalam Kabinet Jokowi. Loyal dan tegak lurus,” tegasnya.

Baca Juga: 

Puncak Hari Bhayangkara ke 76 Tahun 2022 secara Virtual Dipimpin Presiden Republik Indonesia Ir H. Joko Widodo

Dari sikap inilah lanjut Hasanuddin, “Kita harus menarik pelajaran bahwa ada optimisme dalam Pemilu 2024, bahwa kenegarawan elit politisi penting untuk mengakhiri polarisasi dan politik identitas.”

Sebab polarisasi dan politik identitas bukanlah produk arus bawah pemilih, melainkan elit politik.

“Sebab itu, kami berpandangan bahwa himbauan Kapolri tersebut sesungguhnya untuk elit politisi, bukan arus bawah pemilih,” tutup Hasanuddin. (K24_01/r)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *